Pengakuan SBY bahwa kampanye Pipres satu putaran adalah illegal muncul dari pengakuannya bahwa kampanye itu bukan berasal dari SBY, hal ini muncul untuk menangkis serangan dan statment JK, bagaimana suasana kehidupan demokrasi yang lebih baik jika Pilpres dikampanyekan satu putaran saja untuk menghemat uang negara 4 trilyun, pada tahun 2014 mungkin muncul gerakan baru, lanjutkan terus tidak perlu Pilpres agar dapat menghemat uang negara 25 trilyun. Pengakuan SBY ini tentu melegakan kita semua, namun demikian semakin membingungkan kita semua. Sebagai kampanye illegal berarti selama ini rakyat disuguhi kampanye teror politik. Pertanyannya, lalu siapa yang membiayai kampanye illegal ini dengan biaya milyaran rupiah, yang sebelumnya dilakukan melalui survey LSI Danny JA yang dibiayai oleh The Fox. Sementara di sisi lain Tim Sukses SBY tidak pernah mengklarifikasi kalau kampanye ini bukan berasal dari Tim Sukses SBY.
Nampaknya SBY menerapkan kebijakan ganda, kampanye illegal yang menguntungkan dirinya di amini, sementara yang dianggap merugikannya dilawan habis. Seperti klaim TS SBY selebaran di Medan sebagai kampanye gelap atau illegal yang dilakukan TS JK. Sikap ini mencerminkan pola kebijakan SBY yang tidak konsisten, seperti yang tercermin di dalam pemberantasan korupsi yang tebang pilih, obligor BLBI bermasalah yang saat ini menjadi donasi kampanye SBY malah seperti kebal hukum. Kasus Lapindo juga tidak pernah tuntas di tebang SBY karena Bakri Brothers juga menguntungkan SBY, walaupun ribuan rakyat kecil harus kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan.
Lalu apa yang mesti dilanjutkan, jangan-jangan slogan “Lanjutkan” membuat SBY terpilih secara illegal karena adanya operasi senyap.(publik.kompasiana.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar